Pengertian Pajak Lengkap Beserta Ciri, Jenis, Manfaatnya

Pengertian Pajak – Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh warga negara, merupakan perwujudan dari  kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk bersama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Membayar pajak sesuai dalam falsafah undang-undang perpajakan, bukan hanya sebagai kewajiban namun juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pemerintah atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak bertugas sesuai fungsinya yaitu berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.

Video Animasi Apa itu Pajak

Dirjen pajak dalam melaksanakan fungsinya tersebut, berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi dirjen pajak. Sebelum penjelasan lebih lanjut, ada baiknya kita memahami pengertian pajak itu sendiri.

Pengertian Pajak

Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah undang-undang yang berisi mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada UU No. 28 Tahun 2007 ini disebutkan hingga pasal 44B mengenai perpajakan. Berikut pengertian pajak pada Pasal 1 ayat 1.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian Pajak menurut KBBI

Pengertian pajak menurut KBBI adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib pada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Pengertian Pajak menurut Para Ahli

Pengertian Pajak menurut Para Ahli

sumber : insidesources.com

Membahas mengenai perpajakan, tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri. Dibawah ini terdapat beberapa penjelasan pengertian pajak dari beberapa ahli dalam mengartikan apa itu pajak. Berikut pengertian pajak menurut para ahli.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

P. J. A. Andriani

Pajak adalah iuran masyarakat pada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Charles E. McLure

Pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak, bisa berupa orang pribadi atau badan usaha oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara, digunakan membiayai berbagai macam pengeluaran publik.

Leroy Beaulieu

Pengertian pajak menurut Leroy Baeaulieu adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

Rifhi Siddiq

Rifhi Siddiq menyatakan pengertian pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

Rimski Kartika Judisseno

Pengertian pajak adalah kewajiban dalam bidang kenegaraan yang berupa pengabdian dan peran aktif warga negara serta anggota masyarakat guna mendanai berbagai segala keperluan Negara.

  Mengenal Fungsi Tiap Bangunan Rumah Adat Bali

Mendanao segala keperluan Negara tersebut dimana berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya tersebut diatur dengan Undang-Undang untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Prof. Dr. M. J. H. Smeets

Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, bisa dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang diperuntukkan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah.

Dr. N. J. Fieldman

Dr. N. J. Fieldman menyatakan bahwa pengertian pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh yang terutang kepada penguasa tanpa adanya kontraprestasi dan hanya sekedar untuk menutup pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah.

Cort Vander Linden

Cort Vander Linden menyatakan pengertian pajak adalah sumbangan pada keuangan umum negara yang tidak bergantung pada jasa khusus dari seorang penguasa.

R. R. A. Seligman

Pengertian pajak menurut R. R. A Seligman adalah pungutan yang memiliki sifat memaksa kepada pemerintah guna biaya segala pengeluaran yang ada hubungannya dengan masyarakat serta tanpa ditunjuk dan tidak ada keuntungan khusus yang dapat diperoleh.

Prof. S. I. Djayaningrat

Pengertian pajak menurut Prof. S.I Djayaningrat adalah suatu kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan kepada negara dikarenakan oleh suatu kejadian, kondisi dan peraturan yang ditetapkan pemerintah,bisa dipaksakan namun tidak ada balas jasa dari negara.

Penjelasan diatas mengenai pengertian pajak menurut para ahli, telah kita lihat bersama bahwa terdapat perbedaan dan persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak itu sendiri.

Perbedaan yang terlihat jelas adalah dalam penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya. Selanjutnya, dari penjelasan pengertian pajak diatas, diketahui pajak memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

  • Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang
  • Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
  • Bersifat memaksa atau dapat dipaksakan.
  • Hasilnya untuk membiayai pembangunan nasional.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah  iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Ciri – Ciri Pajak 

Ciri - Ciri Pajak 

sumber : agileroc.co.zw

Berdasarkan penjelasan pengertian pajak pada UU No. 28 Tahun 2007, pajak juga memiliki beberapa ciri – ciri. Berikut ciri – ciri pajak, diantaranya :

Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara

Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Akan tetap hal ini hanya berlaku bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp 2.050.000/bulan.

Contohnya jika anda adalah seorang pegawai, baik swasta/pemerintah, dan total penghasilan anda lebih dari 2.050.000 maka anda wajib membayar pajak. Jika anda seorang pengusaha, maka setiap penghasilan anda dikenakan pajak 1% dari total penghasilan kotor/bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2013).

Warga negara tidak mendapat imbalan langsung

Pajak tentu berbeda dengan retribusi. Pajak adalah salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang anda bayar.

Anda tidak langsung mendapat manfaat pajak yang anda bayar namun anda akan mendapatkannya berupa perbaikan jalan raya di daerah anda, fasilitas kesehatan gratis, beasiswa pendidikan bagi keluarga anda dan lainnya.

Berbeda dengan retribusi yang ketika anda membayar, maka anda langsung mendapat imbalannya. Contohnya ketika anda mendapat manfaat parkir, maka anda harus membayar sejumlah parkir, dan itu lah yang disebut retribusi parkir.

Pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara

Jika anda sebagai seorang warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Pajak ini sifatnya memaksa dan sudah dijelaskan dalam undang – undang pajak sudah dijelaskan.

Selanjutnya, jika anda dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka anda akan mendapatkan ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

Pajak berdasarkan undang-undang

Pajak dilaksanakan dan diatur didalam undang – undang. Terdapat beberapa undang – undang yang mengatur tentang bagaimana mekanisme perhitungan pajak, pembayarannya, siapa saja yang terkena wajib pajak, pelaporan pajak, dan lain- lain.

Jenis – Jenis Pajak

Jenis - Jenis Pajak

sumber : aussie.com.au

Penggolongan jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sedangkan Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian keuangan.

  Contoh Teks Deskripsi Lengkap Beserta Penjelasannya

Pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Sedangkan pengadministrasian berkaitan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Jenis-jenis pajak daerah propinsi dan kabupaten / kota

Jenis pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota, diantaranya adalah :

Pajak Provinsi

Pajak Provinsi meliputi :

  • Pajak Kendaraan Bermotor ;
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
  • Pajak Air Permukaan;.
  • Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota meliputi :

  • Pajak Hotel;
  • Pajak Restoran;
  • Pajak Hiburan;
  • Pajak Reklame;
  • Pajak Penerangan Jalan;
  • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  • Pajak Parkir.
  • Pajak Air Tanah
  • Pajak sarang Burung Walet
  • Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
  • Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Jenis-jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak

Terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pusat dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, diantaranya meliputi :

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah juga dikenakan PPnBM. Pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini yaitu ada beberapa golongan barang mewah, diantaranya adalah :

  • Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
  • Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
  • Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
  • Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
  • Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen. Contohnya seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan
ketentuan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. PBB adalah jenis Pajak Pusat namun demikian, hampir semua realisasi penerimaannya tidak di Pusat.

Penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten / Kota.

Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d Paling lambat 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat. Mulai 1 januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

Pajak Penghasilan (PPh)

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah jenis pajak yang dikenakan pada individu atau pribadi atau badan atas penghasilan yang telah diterima dalam suatu tahun pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia).

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) dan Cara Menghitungnya

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) dan Cara Menghitungnya

sumber : commonspace.scot

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau
badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Pajak Penghasilan (PPh) juga biasa disebut sebagai Pajak Penghasilan 25 atau PPh 25.

Pengertian Penghasilan dalam PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan tersebut bisa berasal dari Indonesia atau luar Indonesia. Dengan demikian, penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, honorarium, hadiah, gaji dan lain-lainnya.

Awalnya pajak penghasilan di Indonesia, diterapkan kepada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dikenal sebagai Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan pada laba perseroan dan berlaku tahun 1925.

Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, kemudian secara berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan.

Langkah – langkah menghitung PPh 25

Berikut ini, cara menghitung PPh berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008:

Langkah Pertama :

Menghitung penghasilan bruto anda selama satu bulan.

Cara menghitungnya : anda jumlahkan semua penghasilan anda, tidak hanya gaji pokok anda saja namun juga tunjangan-tunjangan lainnya bila ada, seperti tunjangan transport, tunjangan perumahan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya teratur.

  Pengertian Norma dan Jenisnya Lengkap

Selain itu, uang tambahan di luar gaji pokok seperti uang lembur, bonus, uang cuti, tunjangan hari raya, dan tunjangan lainnya. Anda jumlahkan kesemuanya itu, hasilnya nanti merupakan penghasilan bruto Anda pada bulan berjalan atau 1 bulan penghasilan.

Langkah Kedua :

Menghitung penghasilan bersih atau netto anda selama satu bulan.

Menghitung penghasilan bersih atau netto anda selama satu bulan cukup mudah, anda hanya perlu mengurangi bruto anda pada bulan berjalan dengan biaya pengurangannya

Biaya pengurangan disini misalnya, anda memiliki biaya jabatan (biasanya 5% dari gaji pokok), iuran pensiunan (biasanya 2% dari gaji pokok), iuran jaminan hari tua (biasanya 2% dari gaji pokok).

Langkah ketiga : 

menghitung penghasilan bersih atau netto selama satu tahun

Caranya yaitu anda tinggal mengkalikan hasil penghasilan bersih / netto setiap satu bulan berjalan tadi dengan jumah bulan dalam 1 tahun yaitu 12 bulan.

Jumlah netto x 12 kali = hasil netto selama satu tahun.

Langkah keempat : 

menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Anda bisa menghitungnya dengan cara :

PKP yaitu mengurangi penghasilan bersih anda selama satu tahun yang sudah anda hitung tadi dengan Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP). PTKP ini berbeda – beda setiap orang tergantung dari status wajib pajak tersebut.

Antara yang belum kawin, kawin dan belum punya anak (K-0), kawin dan punya anak 1 (K-1), kawin dan punya anak dua (K-2), dan kawin dan punya anak 3 (K-3), maka PTKP nya juga berbeda-beda.

Langkah kelima : 

menghitung PPh 25 yang harus anda bayarkan

Setelah anda menghitung PKP selama satu tahun, anda tinggal mengkalikannya dengan tarif PPh yang berlaku. Akan tetapi, jika anda ingin mengetahui PPh 25 anda perbulannya, anda tinggal membagi total pajak selama setahun dengan 12.

Dengan anda mengetahui PPh 25 anda perbulan, anda akan bisa menghitung penghasilan bersih anda dengan mengurangi penghasilan bersih pada bulan berjalan dengan PPh pada bulan berjalan.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

sumber : klikpajak.id

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia).

Orang pribadi, perusahaan atau pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak akan dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Setiap barang dan jasa yang dikecualikan sebagai Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak adalah barang dan jasa yang telah ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

Manfaat Pajak

Manfaat Pajak

sumber : portalmongondow.com

Seperti halnya perekonomian dalam sebuah rumah tangga, perekonomian negara juga mengenal sumber – sumber dan pos – pos pengeluarannya yang ditunjukkan untuk apa.

Berikut manfaat pajak dalam fungsi budgeter (fungsi penerimaan) bagi sebuah negara:

  • Pajak adalah sumber utama penerimaan pajak.
  • Pajak dapat memudahkan kegiatan negara untuk dilaksanakan
  • Pajak untuk pembiayaan berbagai proyek pembangunan negara
  • Pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
  • Pajak digunakan untuk mensubsidi barang – barang yang sangat dibutuhkan masyarakat.
  • Pajak digunakan untuk membayar utang negara keluar negeri.
  • Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal.

Selain manfaat pajak dalam fungsi budgeter, pajak juga memiliki manfaat dalam fungsi redistribusi bagi sebuah negara yaitu redistribusi pendapatan dari masyarakat yang punya kemampuan ekonomi lebih tinggi ke masyarakat yang kemampuannya lebih rendah.

Sehingga, jika tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilaksanakan secara baik dan benar makan kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat
dikurangi secara maksimal.

Demikianlah penjelasan mengenai pengertian pajak menurut berbagai sumber, ciri-ciri pajak, jenis – jenis pajak, pengertian Pajak Penghasilan (PPh), pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Manfaat Pajak.

Semoga bermanfaat, dan jika anda ingin membagikan artikel ini, jangan lupa cantumkan sumbernya ya. Terima kasih.

sumber

Referensi

  • https://eprints.uny.ac.id/7889/3/BAB%202-09409134015.pdf – diakses pada 07 Ferbruari 2019
  • http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf – diakses pada 07 Ferbruari 2019
  • http://www.pajak.go.id/sites/default/files/HKWP-Bab1_1.pdf – diakses pada 07 Ferbruari 2019
  • https://www.zonareferensi.com/pengertian-pajak/ – diakses pada 07 Ferbruari 2019
  • https://www.cermati.com/artikel/pajak-penghasilan-pengertian-dan-cara-menghitungnya – diakses pada 07 Ferbruari 2019
  • https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya – diakses pada 07 Ferbruari 2019

Leave a Reply