Pengertian Hukum Menurut Para Ahli, Pidana, Perdata & Internasional

Pengertian Hukum Hukum merupakan sebuah sistem dengan banyak segi dan cakupan yang luas dalam mengatur semua bidang di kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus dari masa ke masa.

Sejarah kehidupan umat manusia yang senantiasa mengalami perkembangan, menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa kemasa.

Sebelum manusia mengenal undang-undang, hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Hukum bersifat abstrak sehingga sulit untuk didefinisikan secara sempurna.

Selanjutnya, meskipun tidak ada definisi yang sempurna mengenai hukum, definisi dari para ahli tetap digunakan sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Dibawah ini, ada beberapa pengertian hukum menurut para ahli.

HUKUM

Pengertian Hukum menurut Para Ahli

Pengertian Hukum menurut Para Ahli

sumber : eleconomista.es

Tidak adanya definisi yang sempurna mengenai hukum, menjadikan definisi dari para pakar / ahli  hukum tetap digunakan yaitu sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum.

Berikut beberapa ahli / pakar yang mencoba membuat suatu batasan sebagai pegangan bagi orang – orang yang hendak mempelajari ilmu hukum, diantaranya adalah :

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

E. Utrecht

Di dalam bukunya “Pengantar dalam Hukum Indonesia”, E. Utrecht mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum yaitu hukum adalah  himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat.

Hukum seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.

Achmad Ali

Pengertian hukum menurut Achmad Ali adalah norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah dan eksistensi atau pembuatannya dilakukan oleh pemerintah, baik itu secara tertulis ataupun tidak tertulis.

Norma ini bila terjadi suatu pelanggaran juga memiliki ancaman hukuman.

Mochtar Kusumaatmadja

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum adalah semua kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dimana tujuannya untuk memelihara ketertiban yang dilaksanakan.

Hukum memelihara ketertiban ini dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.

A. Ridwan Halim

A. Ridwan Halim dalam bukunya “Pengantar tata Hukum Indonesia” menyatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan, baik yang tertulis atau yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.

Sunaryati Hartono

Sunaryati Hartono dalam bukunya “Capita Selecta Perbandingan Hukum” mengemukakan bahwa hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, namun menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya.

Atau dengan perkataan lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.

J. C. T. Simorangkir

Pengertian hukum menurut J.C.T Simorangkir yaitu segala peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang.

E. Meyers

Didalam bukunya yaitu “De Algemene Begrippen Van Het Burgerlijk Recht”, menurut E. Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan,
ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Hukum juga yang akan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

  Contoh Teks Eksposisi Besrta Strukturnya Lengkap

S. M. Amin

S.M. Amin mengemukakan pengertian hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia pada suatu masyarakat, sehingga ketertiban dan keamanan terjaga dan terpelihara.

Immanuel Kant

Immanuel Kant dalam bukunya “Inleiding tot de Rechtswetsnschap”, menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas
dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Plato

Pengertian hukum menurut Plato yaitu hukum adalah seperangkat peraturan – peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur yang sifatnya mengikat, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat.

Selain dari beberapa pakar diatas, ada pula beberapa pakar dengan pahamnya masing – masing yang berpendapat mengenai pengertian hukum. Berikut pengertian hukum menurut beberapa pakar didalam pahamnya :

Ceorg Frenzel

Ceorg Frenzel adalah pakar hukum yang berpaham sosiologi. Menurut Ceorg Frenzel , hukum adalah suatu rechtgewohnheiten.

Paul Bohannan

Paul Bohannan adalah pakar hukum yang berpaham antropologis. Menurut Paul Bohannan, hukum adalah himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.

Holmes

Holmes adalah pakar hukum yang berpaham realis. Menurut Holmes, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.

Karl Von Savigni

Karl Von Savigni adalah pakar hukum yang berpaham historis. Menurut Karl Von Savigni, keseluruhan hukum sungguhsungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.

Emmanuel Kant

Emmanuel Kant adalah pakar hukum yang berpaham hukum alam. Menurut Emmanuel Kant, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.

Hans Kelsen

Hans Kelsen adalah pakar hukum yang berpaham positivis. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

Pengertian Hukum Pidana

Penjelasan diatas sebelumnya telah menyebutkan tentang hukum pidana. Pengertian hukum pidana ini sendiri adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat hukuman bagi yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana.

Terdapat 2 jenis perbuatan dalam hukum pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, agama dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh kejahatan yaitu mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak pakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan lainnya.

Pengertian Hukum Perdata

Penjelasan diatas sebelumnya telah menyebutkan tentang hukum perdata. Pengertian hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari – hari. Contohnya perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Pengertian Hukum Internasional

Penjelasan diatas sebelumnya telah menyebutkan tentang hukum internasional. Pengertian hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antarnegara.

Pengertian hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Bentuk hukum internasional dibagi menjadi dua yaitu hukum internasional regional dan hukum internasional khusus.

Pengertian Hukum menurut KBBI

Pengertian hukum juga dapat dipahami berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI, hukum adalah :

  • Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
  • Undang – Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
  • Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.
  • keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.

Selain pengertian hukum diatas, sebenarnya masih banyak lagi defisini – definisi lain yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri. Namun satu hal yang bisa disimpulkan, hukum berhubungan dengan manusia didalam masyarakat.

Tujuan Hukum

Tujuan Hukum

sumber : dissertationpros.co.uk

Hukum dalam pelaksanaannya memiliki tujuan. Para ahli dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, telah mengemukakan beberapa pendapat yang berbeda – beda. Berikut ini beberapa tujuan hukum menurut para ahli berdasarkan teorinya.

Tujuan Hukum berdasarkan Teori Etis

Aristoteles merupakan filosof Yunani yang mengemukakan teori etis ini. Menurut teori etis, tujuan hukum hanya semata – mata untuk mewujudkan keadilan.

Aristoteles dalam karyanya Ethica Nicomachea dan Rhetorika menyatakan bahwa  hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.

Tujuan Hukum berdasarkan Teori Utilities

Teori Utilities ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut Teori ini, hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Titikberatnya yaitu pada hal – hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan.

  Macam-Macam Rumah Adat Sumatera Utara dan Penjelasannya

Tujuan Hukum berdasarkan Teori Yuridis Dogmatik

Teori Yuridis Dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang memiliki kecenderungan untuk melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan.

Menurut para penganut teori ini, persoalan hukum dan penerapan yang terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, tidak menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

Unsur – Unsur Hukum

Unsur - Unsur Hukum

sumber : bc.sorp.ae

Terdapat empat unsur yang harus ada didalam perumusan suatu hukum, diantaranya sebagai berikut :

1. Hukum mengatur tingkah laku masyarakat

Hukum berlaku untuk mengatur tingkah laku seseorang atau kelompok didalam bermasyarakat. Artinya, setiap tindakan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang berisikan perintah dan larangan.

2. Hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang

Hukum tidak sembarang ditetapkan oleh semua pihak. Hukum ditetapkan melalui suatu lembaga atau badan resmi yang memiliki kewenangan tertentu. Namun, sifat hukum adalah mengikat masyarakat luas.

Contohnya yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) yang ditetapkan oleh negara dan dalam pelaksanaannya oleh Badan Legislatif.

3. Penegakan aturan hukum bersifat memaksa

Selain mengikat, hukum adalah aturan yang bersifat memaksa. Setiap manusia didalam suatu masyarakat harus mematuhi aturan atau hukum yang berlaku ditempat tersebut. Apabila melanggar, akan dikenakan sanksi.

Peraturan yang bersifat memaksa ini bukan untuk dilanggar melainkan untuk dipatuhi. Contohnya, aturan hukum tentang pengendara kendaraan bermotor di jalan harus memiliki SIM. Jika tidak memiliki SIM, maka pengendara tersebut dapat diberi sanksi.

4. Sanksi diberikan bagi pelanggar hukum

Setiap pelanggaran yang dibuat oleh seseorang akan dikenakan sanksi tegas dan diatur didalam peraturan hukum. Sanksi tersebut diberikan kepada setiap pelanggar hukum yang disesuaikan dengan aturan perundang – undangan yang telah disepakati.

Sanksi yang ada bisa berbentuk hukuman penjara, sanksi sosial hingga hukuman seumur hidup / mati. Contohnya orang yang merampok sebuah rumah akan dipenjara dan didenda sesuai dengan vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Sistem Hukum

Sistem Hukum

sumber : jota.info

Sistem merupakan suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Jika anda berbicara mengenai hukum sebagai suatu sistem, maka anda harus mengawalinya tentang pemahaman apa yang dimaksud dengan sistem tersebut.

Sistem hukum menurut Sudikno Metokusumo adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan.

Komponen sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman yaitu :

  • Kultur hukum, adalah budaya hukum masyarakat
  • Substansi hukum, adalah materi hukum yang termuat dalam perundang – undangan.
  • Struktur hukum, adalah lembaga pelaksana hukum.

Selanjutnya, menurut Fuller, sistem hukum juga terdapat pada delapan asas atau yang dinamakan Principles of Legality. Kedelapan asas tersebut yaitu :

  • Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan
  • Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
  • Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut. Apabila hal itu ditolak maka, peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
  • Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
  • Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
  • Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
  • Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
  • Harus ada kecocokan antara peraturan yang di undangkan dengan pelaksanaanya dalam kehidupan sehari-hari.

Kedelapan asas diatas, selain sebagai suatu persyaratan adanya suatu sistem hukum, juga memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu.

Jenis – Jenis Hukum

Jenis - Jenis Hukum

sumber : magazinocy.com

Di Indonesia, dikenal dua jenis hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Berikut penjelasannya :

Hukum Publik

Hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga Negara dengan Negara yang menyangkut kepentingan – kepentingan umum. Hukum publik adalah hukum yang mengatur masyarakat.

Beberapa bagian atau contoh hukum publik yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum pidana. 

Pengertian hukum pidana ini mengatur hubungan individu dengan masyarakat serta diterapkan hanya saat masyarakat setempat memerlukannya. Hukum pidana menitikberatkan pada kepentingan umum atau masyarakat.

Hukum pidana juga terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yaitu mengatur tentang penentuan tidak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana atau sanksinya. Hukum pidana materiil diatur dalam KUHP.

  Keunikan dan Fungsi Rumah Adat Kalimantan Barat

Hukum pidana formil yaitu mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia pengaturan hukum pidana formil disahkan pada UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. (Selanjutnya, dibawah akan dijelaskan kembali mengenai pengertian hukum pidana)

Hukum Privat

Berbeda dengan hukum publik, hukum privat adalah hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, yaitu antar satu individu dengan individu yang lainnya dan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.

Beberapa bagian atau contoh dari hukum privat adalah hukum sipil, hukum dagang dan hukum perdata.

Hukum perdata yaitu rangkaian peraturan hukum yang mengatur satu dengan lainnya. Hukum perdata ini, asas pokok otonomi warga negara merupakan milik dirinya sendiri. Sehingga mereka berhak mempertahankan kehendak mereka sendiri.

Akan tetapi, hal tersebut tetap terikat pada prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah ( pemerintah bertugas sebagai pengawas ). (Selanjutnya, dibawah akan dijelaskan kembali mengenai pengertian hukum perdata)

Pembagian Hukum di Indonesia

Pembagian Hukum di Indonesia

sumber : thumb.netz.id

Terdapat delapan macam pembagian hukum yang ada di Indonesia dan telah tercantum dalam peraturan perundang – undangan. Macam – macam pembagian hukum di Indonesia diantaranya :

Pembagian hukum berdasarkan sumbernya

  • Hukum undang – undang, adalah hukum yang tercantum di peraturan perundang – undangan.
  • Hukum traktat, adalah hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara suatu dalam perjanjian Negara.
  • Hukum jurisprudensi, adalah hukum yang terbentuk karena putusan dari hakim.
  • Hukum doktrin, adalah hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.
  • Hukum adat, adalah hukum yang letaknya di dalam peraturan-peraturan kebiasaan.

Pembagian hukum berdasarkan bentuknya

  • Hukum tidak tertulis, adalah hukum ada di dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis. Namun pemberlakuan hukum ini ditaati seperti suatu peraturan perundangan.
  • Hukum tertulis, adalah hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan.

Pembagian hukum berdasarkan isinya

  • Hukum publik, adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya.
  • Hukum privat, adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya.

Pembagian hukum berdasarkan wujudnya

  • Hukum objektif, adalah hukum suatu negara yang berlaku untuk umum.
  • Hukum subjektif, adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku untuk individu tertentu atau kelompok. Hal ini juga disebut sebagai hak.

Pembagian hukum berdasarkan sifatnya

  • Hukum yang mengatur, adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan membuat peraturan sendiri.
  • Hukum yang memaksa, adalah hukum yang dalam keadaan apapun dan bagaimanapun mempunyai paksaan bersifat mutlak.

Pembagian hukum berdasarkan cara mempertahankannya

  • Hukum formal, adalah hukum yang memuat peraturan untuk mengatur mengenai cara melaksanakan hukum material.
  • Hukum material, adalah hukum yang memuat peraturan untuk mengatur kepentingan dan hubungan yang berbentuk perintah dan larangan.

Pembagian hukum berdasarkan waktu berlakunya

  • Ius constitutum (Hukum Positif), adalah hukum yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
  • Ius constituendum, adalah hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang.
  • Hukum asasi (Hukum alam), adalah hukum yang berlaku dimanapun, di segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.

Pembagian hukum berdasarkan tempat berlakunya

  • Hukum nasional, adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Misalnya hukum yang berlaku di Indonesia.
  • Hukum internasional. Pengertian hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. ( Selanjutnya, dibawah akan dijelaskan kembali mengenai pengertian hukum Internasional )

Demikianlah penjelasan mengenai pengertian hukum, tujuan, unsur – Unsur, sistem, jenis – jenis dan pembagian hukum di Indonesia. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di share dan jangan lupa sumbernya untuk dicantumkan ya. Terima kasih.

Video Pengantar Ilmu Hukum

sumber

Referensi  :

  • Ali, A. 2008. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia
  • Freidmen, LM. 2001. American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika
             (terjemahan Wisnhu Basuki). Jakarta: Tata Nusa Jakarta
  • Masriani, YT. 2004. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika
  • Mertokusumo, S. 1986. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Libert
  • Salim. 2010. Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
  • http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8806/f.%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y – diakses pada tanggal 05 Februari 2019
  • http://eprints.ung.ac.id/852/6/2013-2-74201-271409150-bab2-10012014084704.pdf – diakses pada tanggal 05 Februari 2019
  • https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html – diakses pada tanggal 05 Februari 2019
  • https://www.eduspensa.id/hukum/#a – diakses pada tanggal 05 Februari 2019
  • https://kbbi.web.id/hukum – diakses pada tanggal 05 Februari 2019
  • https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia – diakses pada tanggal 05 Februari 2019
  • https://yulandini.wordpress.com/2009/10/01/pengertian-hukum-pidana-dan-perdata/ – diakses pada tanggal 05 Februari 2019
  • https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional – diakses pada tanggal 05 Februari 2019
Avatar

Latest posts by dewi (see all)

Leave a Reply